Ada Apa Dengan DPR

Lembaga prestisius yang merupakan pengejawantahan aspirasi rakyat ini kini sedang mendapat banyak sorotan. Bukan hanya proses politik yang terjadi di dalamnya tetapi juga berbagai tingkah polah para anggotanya yang notabene mengaku sebagai ‘wakilnya rakyat’. Jika kita flash back ke belakang di saat era orde lama dan orde baru, kedudukan DPR pada masa-masa tersebut tidak bisa lepas dari pengaruh kekuatan penguasa dalam hal ini eksekutif. DPR dianggap sebagai aksesoris politik saja. Sehingga fungsi-fungsi monitoring atau controllingnya terhadap pemerintahan tidak berjalan secara maksimal.

Akan tetapi, seiring dengan amandemen UUD 1945 dan demokrasi yang semakin berkembang DPR menjadi semacam kekuatan politik baru yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam jalannya pemerintahan. Hal ini dimungkinkan karena berbagai pasal dalam amandemen UUD 1945 memungkinkan DPR menjalankan fungsi monitoringnya secara maksimal seperti dalam pengambilan kebijakan mengenai APBN atau kebijakan signifikan lain yang diambil eksekutif harus dengan persetujuan DPR.

Tentu hal ini bisa disambut positif oleh segenap rakyat Indonesia. Sehingga suaranya dalam pemilu tidak sia-sia karena rakyat kini punya ‘wakil’ yang siap menyuarakan aspirasinya dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Namun, dalam perkembangan yang terjadi belakangan ini mungkin pertanyaan yang sering timbul dalam masyarakat adalah “Apakah wakil rakyat yang telah saya pilih benar-benar menjadi wakil saya di DPR?” atau “Apakah mereka (anggota DPR) benar-benar mewakili suara saya?”
Banyak kebijakan DPR yang menimbulkan pro dan kontra. Ulah anggota DPR baik di pusat ataupun di daerah pun cukup menyita perhatian publik. Mungkin masyarakat bisa memberikan apresiasi terhadap kinerja DPR dalam beberapa kasus seperti kasus Bank Century atau penanganan kasus mafia pajak dan mafia hukum. Namun dengan isu-isu lain seperti perjalanan keluar negeri untuk RUU pramuka dan etika atau isu tentang dana aspirasi dan pembangunan gedung baru membuat masyarakat meragukan apakah DPR benar-benar menjadi wadah aspirasi rakyat. Ulah anggota DPR pun tak kalah menjadi sorotan dari oknum anggota DPR yang tidur di kala sidang, anggota yang melakukan tindakan asusila, sampai anggota DPR yang menerima suap.

Ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Ada apa dengan DPR? Apakah para wakil yang terpilih disana masih euphoria dengan jabatan dan fasilitas yang di dapat dari memenangi pemilu? Apakah suara rakyat yang harusnya mereka emban sebagai misi utama dalam mengemban tugas masih dikalahkan oleh suara politik dan kekuasaan?
Mekanisme politik dan perkembangan demokrasi yang terjadi mungkin menjadi dilema bagi para anggota dewan yang terhormat tersebut. Di satu sisi, mereka ingin berusaha memegang suara rakyat tetapi di sisi lain ketika suara rakyat ini berbenturan dengan suara partai maka kepentingan partailah yang selanjutnya lebih dipentingkan.

Terlepas dari hal tersebut, masih teringat ketika sekitar tahun 2005 seorang pimpinan DPR menyerahkan sebuah mobil dinas yang didapat untuk dikembalikan ke kas negara. Tetapi apa reaksi yang timbul? Ada yang mencibir dan mengatakan bahwa pimpinan DPR tersebut hipokrit atau munafik dengan tidak memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh negara.
Sebenarnya, yang didambakan mayoritas rakyat Indonesia adalah hadirnya pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang ‘membumi’. Melihat kondisi bangsa sekarang yang belum bisa dikatakan makmur, maka pemimpin dan wakil rakyat harusnya menjadi sosok-sosok low profile yang dekat dengan rakyat.

Bukan di negeri utopia, karena pemimpin seperti ini pernah dituliskan sejarah. Misalnya saja Khalifah Umar bin Khattab yang selalu mengecek apakah ada rakyat yang kelaparan, atau seperti pemimpin Umar bin Abdul Aziz yang mematikan lampu ketika tamunya membahas kepentingan pribadi di luar kepentingan negara. Dan masih banyak contoh pemimpin dan wakil rakyat yang lain di dunia ini yang bisa menjadi role model bagaimana menjadi wakil rakyat yang dicintai rakyatnya.
Karena prestasi yang sesungguhnya dari seorang wakil rakyat bukan pada eksistensinya di dunia perpolitikan akan tetapi keputusan dan tingkah lakunya yang membuat ia menjadi sosok yang didambakan oleh rakyatnya. Sehingga rakyat percaya dan mempercayakan tugas-tugas kepemimpinan kepadanya.

Untuk itu melihat kondisi DPR sekarang perlu dilakukan ‘revitalisasi’ peran dan fungsi DPR kepada setiap anggotanya. Bukan tidak mungkin hal ini dilakukan dengan pendidikan karakter dan penanaman kembali nilai-nilai kebenaran yang universal kepada para anggota DPR sehingga mereka bisa kembali berorientasi kepada kepentingan rakyat dan tidak terpasung oleh kepentingan partainya. Walaupun tidak dapat dipungkiri, pergumulan politik tidak bisa dilepaskan dari DPR tetapi setidaknya para anggota dewan yang terhormat tidak menutup mata akan kondisi rakyat yang diwakili yang telah memilih dan mengantarkannya ke DPR.
Namun ini hanyalah sebuah pandangan dari orang awam terhadap politik Indonesia khususnya mengenai DPR.

Kurnia Nur Ainy
Alumnus Universitas Negeri Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s